DUMAI - Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem (P3KE) untuk mendapatkan hasil data akurat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wan Dahlan Ibrahim beberapa waktu lalu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) bersama Kecamatan Bukit Kapur menggelar Musyawarah Verifikasi Data Kemiskinan di Kecamatan Bukit Kapur, Senin (17/7/2023).

Acara yang dilangsungkan di Gedung Pertemuan Kantor Camat Bukit Kapur itu dihadiri langsung oleh Wali Kota Dumai, H Paisal, SKM, MARS didampingi Asisten I (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Sekretariat Daerah Kota Dumai, H Yusrizal, S.Sos. M.Si.

Hadir juga dalam musyawarah kecamatan, Kepala Dinsos PM Kota Dumai drg. Hermiyati, Sekretaris Diskominfotiksan Dumai, Ali Ibnu Amar, S.I.P, Lurah se-Kecamatan Bukit Kapur, Ketua LPMK, Ketua RT, utusan kader posyandu, serta pendamping PKH, TKSK, dan PSM.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Dumai kembali menekankan kepada jajarannya di lingkungan Pemerintah Kota Dumai untuk memprioritaskan bantuan sosial, bantuan ekonomi, dan program dukungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya kepada kelompok keluarga miskin ekstrem. Maka dari itu, H Paisal mewajibkan camat dan lurah dapat mengarahkan perangkatnya seperti LPMK, Ketua RT dan yang lainnya agar mengetahui dengan pasti kondisi keluarga miskin ekstrem di wilayahnya masing-masing.

"Kepada camat dan lurah, mohon dimaksimalkan verifikasi dan validasi DTKS di wilayah Kecamatan Bukit Kapur. Memang untuk mencapai kesempurnaan data akan sulit dicapai, tapi setidaknya kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin untuk mendekati 100 persen. Targetnya, Desember tahun 2023 data sudah direkap dan di SK kan, sehingga tahun 2024, bantuan untuk masyarakat penerima manfaat tepat sasaran," ujar Wali Kota Dumai.

Dihadapan Ketua RT se Kecamatan Bukit Kapur, Orang nomor satu Dumai berpesan agar mereka harus hafal dan mengetahui dengan pasti kondisi warganya yang masih masuk dalam kategori miskin ekstrem. 

"Kelompok keluarga ini lah yang menjadi titik fokus program-program khidmat sosial dan ekonomi, agar kesejahteraannya dapat terus ditingkatkan,” tutur H. Paisal.

Sebagai informasi tambahan, sebelumnya telah dilaksanakan  verifikasi dan validasi oleh pihak kelurahan terkait DTKS yang diperoleh dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinsos PM Kota Dumai, drg. Hermiyati mengawali musyawarah verifikasi data kemiskinan dengan pemaparan pensasaran percepatan penanganan kemiskinan di Kecamatan Bukit Kapur.

"Hari ini sama-sama kita lihat hasil musyawarah kelurahan yang telah di laksanakan. Khusus di Kecamatan Bukit Kapur, DTKS yang sudah kami berikan berjumlah 23.924. Kemudian jumlah P3KE Desil 1 sebanyak 471, dan untuk jumlah P3KE Desil 2 sebanyak 972," ucapnya.

Ia juga memaparkan hasil musyawarah kelurahan tiap-tiap kelurahan se-Kecamatan Bukit Kapur yang telah melakukan verifikasi dan validasi data disertai berita acara hasil musyawarah kelurahan.

"Perlu kami sampaikan total hasil musyawarah kelurahan verival DTKS, dari jumlah DTKS 23.924, yang layak sebanyak 15.159, usulan baru sebanyak 1.472 dengan total 16.631. Sedangkan total hasil musyawarah verival P3KE Desil 1 dan Desil 2 berjumlah 1.443, dengan total layak 724. Dan yang belum verival Desil 2 BKK sebanyak 177," rincinya.

Dengan begitu, hasil verifikasi dan verival faktual angka DTKS di wilayah Kecamatan Bukit Kapur secara faktual turun sebanyak 30 persen.